Program Magister Akuntansi menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda Berbasis Akrual” yang diselenggarakan pada Senin, 20 Agustus 2018 di Ruang P 5.4, Pertamina Tower, FEB, UGM. Pemateri kuliah umum kali ini adalah Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Hamdani, M.M., M.Si., Ak., CA,. dan mahasiswa yang mengikuti adalah mahasiswa Magister Akuntansi FEB UGM dengan konsentrasi Akuntansi Publik dan Audit.
Universitas Gadjah Mada sebagai universitas yang pertama didirikan di Indonesia merupakan universitas milik bangsa Indonesia. Universitas yang akan menginjak usia 70 tahun pada tahun 2019 ini terbuka bagi seluruh putra putri bangsa sebagai tujuan belajar, penelitian, kerjasama dan peningkatan kualitas bangsa. Salah satu wujud kontribusi Universitas Gadjah Mada pada peningkatan kualitas bangsa dengan membangun Indonesia melalui daerah adalah dengan berbagai kegiatan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D pada pembukaan pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Agustus 2018 di Pertamina Tower FEB UGM.
Kegiatan pembukaan pelatihan ini selain dihadiri oleh Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, Drs. Zulkifli Salim, M.Si. Dalam sambutanya, Zulkifli Salim menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan pelatihan ini adalah untuk mengkonfirmasi kembali ilmu yang selama ini diterapkan oleh para aparatur keuangan daerah di Kabupaten Mempawah dengan Ilmu Akuntansi langsung dari sumbernya yaitu Universitas Gadjah Mada. Karena selama ini para aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Mempawah melaksanakan tugasnya berdasarkan ‘kebiasaan’ namun belum pernah mendapatkan ilmu mengenai pengelolaan keuangan daerah secara formal. Sehingga dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan akademisi diharapkan bagi para aparatur pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku.
Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 56 orang aparatur pemerintah daerah Kabupaten Mempawah tersebut dilaksanakan selama 2 hari yang diisi dengan berbagai materi seputar pengelolaan keuangan daerah. Adapun pemateri pelatihan merupakan para dosen atau tenaga pengajar dari FEB UGM serta para praktisi yang kompeten di bidangnya.
Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada memberikan kuliah umum dengan tajuk “Seputar Masalah Pembangunan, Keuangan dan Peran Akuntansi di Tengah Arus Globalisasi” di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon pada Kamis, 2 Agustus 2018
Magister akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan pelepasan wisudawan periode Juli 2018 pada Kamis, 19 Juli 2018 bertempat di Selasar Gedung Learning Center (LC) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Akuntansi, FEB UGM Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., dan juga dihadiri Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, FEB UGM, Kusdhianto Setiawan, Sivilekonom, Ph.D., serta para dosen pembimbing thesis, dan para pendamping wisudawan.
Wisuda periode ini diikuti oleh 69 wisudawan yang terdiri dari 31 orang wisudawan dan 38 orang wisudawati. Adapun predikat wisudawan dengan IPK tertinggi diraih oleh Giesta Artatia dengan IPK 3.95. Gelar wisudawan dengan durasi belajar paling cepat diraih oleh Muh. Zulkifli dengan masa studi 1 tahun 7 bulan. Sedangkan gelar wisudawan termuda diraih oleh Bobby Himawan dalam usia 24 tahun 5 bulan.
Beberapa Karya Ilmiah mahasiswa Program Studi MAKSI FEB UGM, berhasil diterima di Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 2018 di Samarinda, Kalimantan Timur.
Berikut Karya Ilmiah Mahasiswa Program Studi Maksi FEB UGM yang diterima di Simposium Nasional Akuntansi 2018 :
Dalam rangka memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan Himpunan Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Outing pada Sabtu, 14 April 2018 bertempat di Kampung Wisata Daleman Asri Girikerto Turi Sleman. Kegiatan yang diikuti oleh 44 orang mahasiswa Magister Akuntansi dari berbagai angkatan ini diisi dengan outbound yang mengasah kemampuan motorik, problem solving, dan teamwork. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Magister Akuntansi.
Diperlukan perlakukan khusus untuk mengelola sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau seperti Indonesia. Sebagai salah satu upaya agar tercipta pengelolaan negara yang merata, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah diberi otonomi yang luas agar pemerintah daerah dapat memberi layanan publik yang efisien, efektif dan hemat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah daerah. Hak otonom yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap berdasar pada nilai unitaris dimana tidak adanya pemerintah lain dalam wilayah Republik Indonesia selain Pemerintah RI. Pemerintah pusat membentuk pemerintah daerah guna memberikan layanan publik yang tidak mungkin diberikan secara sentralistik.
Kuliah tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A dalam rangkaian Seminar Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APSSAI) bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih Papua pada 4-7 April 2018 bertempat di Universitas Cenderawasih Jayapura Papua. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para civitas akademika Universitas cenderawasih, para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat papua, juga para anggota APSSAI dari seluruh Indonesia serta pewakilan dari berbagai institusi sertifikasi profesi akuntansi.
APSSAI yang beranggotakan 46 program studi pasca sarjana di bidang keilmuan Akuntansi dari berbagai universitas di Indonesia. Asosiasi yang didirikan pada 10 Oktober 2017 di kota Makassar ini merupakan buah pemikiran para pengelola program studi pasca sarjana Akuntansi akan pentingnya sebuah wadah untuk menyatukan ide dan pemikiran demi terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan efektif. Selain berbagai seminar, kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari ini juga diisi dengan rapat kerja pembahasan kurikulum program pasca sarjana Akuntansi serta sertifikasi profesi akuntansi dan pembahasan mengenai Implementasi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
Diperlukan perlakukan khusus untuk mengelola sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau seperti Indonesia. Sebagai salah satu upaya agar tercipta pengelolaan negara yang merata, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah diberi otonomi yang luas agar pemerintah daerah dapat memberi layanan publik yang efisien, efektif dan hemat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah daerah. Hak otonom yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap berdasar pada nilai unitaris dimana tidak adanya pemerintah lain dalam wilayah Republik Indonesia selain Pemerintah RI. Pemerintah pusat membentuk pemerintah daerah guna memberikan layanan publik yang tidak mungkin diberikan secara sentralistik.
Tahun 1999 merupakan awal dari era baru otonomi daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu Pemerintah Pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk merancang kebijakannya sendiri guna mencapai tujuan negara, termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, masing-masing pemerintah daerah memiliki program dan kegiatan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang berbeda dari setiap daerah tersebut menyebabkan perbedaan alokasi anggaran. Situasi ini menimbulkan kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah bervariasi. Di sisi lain, dalam mengelola keuangannya pemerintah daerah juga dituntut untuk taat pada peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
Indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi ternyata tidak menjadi jaminan seseorang dapat diterima sebagai salah satu manajer keuangan di perusahaan yang dipimpin oleh Dahlan Iskan. Hal tersebut disampaikan oleh Dahlan Iskan saat menyampaikan kuliah umum “Membangun Semangat Pengusaha Muda yang Kreatif dan Inovatif dalam Menghadapi Tantangan Global” yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 15 Februari 2018 di Ruang Kertanegara, FEB UGM.
