Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali meluluskan wisudawan pada tahun ajaran 2017/2018. Pada periode kali ini, Maksi FEB UGM meluluskan 109 orang wisudawan yang terdiri dari 66 orang wisudawati dan 43 orang wisudawan. Gelar wisudawan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih oleh empat orang wisudawan dengan IPK 3,93 sedangkan IPK terendah adalah 3,1. Wisudawan termuda pada wisuda kali ini adalah Ketut Sonya Adnyani yang mendapatkan gelar M.Acc pada usia 23 tahun 7 bulan. Selain sebagai wisudawan termuda, Ketut Sonya Adnyani juga merupakan salah satu wisudawan dengan IPK tertinggi. Gelar wisudawan dengan masa studi tercepat berhasil diraih oleh Farida dan Haris Yantono yang berhasil menyelesaikan studi selama 1 tahun 6 bulan.
Arsip:
Berita
Upaya bela negara tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata, seorang akuntan pun dapat melakukan upaya bela negara dengan kompetensi yang dimilikinya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A pada kuliah umum “Profesionalisme Akuntan Berkarakter Bela Negara dalam Upada Menjaga Aset Negara” yang disampaikan kepada para mahasiswa dan para tamu undangan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Selasa, 17 Oktober 2017. Dalam kuliahnya, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A menambahkan, peran nyata akuntan dalam bela negara adalah dengan “mengamankan” keuangan dan aset negara.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. Bentuk belanja negara paling banyak ada pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan penguatan reformasi kelembagaan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia dan memiliki luas area yang sangat besar maka pemerintah membentuk pemerintah daerah guna memberikan layanan publik yang tidak mungkin diberikan secara sentralistik. Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah disebut desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wujud desentraliasisai pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam aspek keuangan adalah pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan di daerah tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Berdasarkan undang-undang ditetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada di tangan presiden dan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Dengan desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah atau kuasa pengguna anggaran dilimpahkan kepada kepala daerah. Mengingat APBN/D/Des disusun untuk menjaga daya tahan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pengelolaannya harus dilaksanakan dengan seksama. Peran akuntan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi krusial, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian.
Terjadinya penyelewengan terhadap keuangan negara dikarenakan adanya kesempatan dan kurangnya integritas pada pengelola keuangan negara. Peran dunia pendidikan pada pengelolaan keuangan negara tidak lagi hanya sebatas mendidik akuntan yang professional, namun juga berintegritas. Dengan dikelola akuntan yang berintegritas, pengelolaan keuangan negara dapat mencapai tujuan negara, transparan dan akuntabel.
Masalah utama pengelolaan keuangan terdiri dari; penganggaran, pengendalian dan pengauditan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akuntansi hadir dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Peran akuntansi pada suatu organisasi atau entitas adalah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Sehingga tidak berlebihan jika disampaikan bahwa setiap organisasi memerlukan akuntansi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A dalam kuliah umum dengan tajuk Prospek Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik kepada para mahasiswa dan tamu undangan di Universitas Moestopo (Beragama) yang dilaksanakan di Kampus Universitas Moestopo (Beragama) Jl. Hang Lekir Jakarta Pusat pada Senin, 16 Oktober 2017.
Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang diterapkan pada organisasi publik seperti pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga maupun instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik tidak memiliki banyak perbedaan dengan akuntansi pada umumny. Namun akuntansi sektor publik melibatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mengingat stakeholder dalam organisasi publik adalah masyarakat umum.
Salah satu dari 9 agenda pokok pembangunan nasional atau Nawacita adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pembangunan yang dimaksud dalam Nawacita nomor 3 tersebut tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti infrastuktur dan fasilitas umum, namun juga pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan di segala bidang tentu melibatkan proses belanja baik barang maupun jasa, sehingga diperlukan akuntansi sektor publik agar pengelolaan dana belanja tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
Dalam kuliah umumnya, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A menyampaikan bahwa akuntansi sektor publik merupakan salah satu prospek yang menarik bagi para akuntan. Sebagai salah satu praktisi di bidang akuntansi sektor publik, beliau menambahkan bahwa seorang akuntan sektor publik selain dapat menerapkan ilmu yang dipelajarinya, ia juga dapat mengawal pengelolaan keuangan organisasi publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan akuntabel dan transparan. Integritas menjadi kunci utama bagi para akuntan di bidang sektor publik, dengan integritas seorang akuntan sektor publik akan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada bangsa dan negara.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan pengetahuan para mahasiswa, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) FEB UGM mengundang Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A. untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Program Studi Maksi dan MEP FEB UGM. Kuliah umum dengan tajuk Kebijakan Fiskal untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur, disampaikan di Auditorium Djarum, FEB UGM. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M.Sc, Ph.D dan dimoderatori oleh Ketua Program Studi Maksi FEB UGM, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A.
Pada Hari Selasa, 12 September 2017 pada Koran Kedaulatan rakyat (KR) bagian “Kolom Opini” berisikan tentang “Keamanan Utang Pemerintah” yang ditulis oleh Prof.Dr.Abdul Halim,M.B.A,Ak,CA.Prof. Dr.Abdul Halim,M.B.A,Ak,CA adalah Guru Besar Manajemen dan Akuntansi Keuangan Publik Fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ke-62 dan Dies Natalis Magister Akuntansi, FEB UGM yang ke-15, Magister Akuntansi FEB UGM menyelengarakan seminar nasional dengan tema “Pengelolaan Keuangan Daerah: Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan” sekaligus meluncurkan Indeks Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 7 September 2017, bertempat di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada.
Dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan, mahasiswa Magister Akuntansi (Maksi), Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Papua mengikuti kuliah singkat yang merupakan kerjasama dengan Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM). Kuliah singkat dilaksanakan pada Senin, 28 Agustus 2017 sampai dengan Rabu, 30 Agustus 2017 bertempat di kampus FEB UGM. Kegiatan yang diikuti oleh 26 orang mahasiswa Maksi Universitas Cenderawasih ini dibuka oleh Ketua Program Studi Maksi FEB UGM, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A dan disambut oleh Ketua Program Studi Maksi Universitas Cenderawasih, Dr. Meinarni Asnawi, S.E., M.Si.
Adapun materi kuliah singkat yang disampaikan kepada mahasiswa Maksi Universitas Cenderawasih terdiri dari; Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Pengauditan Forensik, Akuntansi Manajemen Sektor, Publik, Metode Penelitian Terapan, Metode Penelitian Terapan, Pengauditan Kepatuhan & Pengendalian Internal, dan Manajemen Aset. Pemateri kuliah singkat tersebut merupakan dosen dan tenaga pengajar dari FEB UGM yang mumpuni di bidangnya. Adapun para pemateri terdiri dari; Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak. CA.; Prof., Dr. Jogiyanto Hartono M, M.B.A., Ak., CMA., CA.; Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D.; Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA., Taufikur Rahman, M.B.A., Ak., CA; Jaswadi, S.E., M.Si., DBA., Ak., CA., CPA.; dan Erhman Suhartono, S.E., M.Si.
Selama mengikuti kuliah singkat, para peserta juga diberikan kesempatan untuk mengakses koleksi pustaka yang dimiliki oleh Maksi FEB UGM dan perpustakaan FEB UGM. Para peserta diperkenalkan pada SIPUS UGM, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan UGM yang memudahkan para mahasiswa untuk mengakses koleksi perpustakaan di seluruh UGM melalui jaringan online. Selain SIPUS UGM, peserta juga diperkenalkan pada EBSCO yang merupakan basis data e-book dan jurnal dari berbagai negara. Selain buku, jurnal dan literatur, para peserta juga diberikan akses untuk membaca kumpulan thesis dari Maksi FEB UGM. Diharapkan dengan mengakses koleksi thesis Maksi FEB UGM, para peserta dapat terinspirasi untuk menulis naskah thesis maupun jurnal.
Dalam rangka memperkaya wawasan dan keahlian mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD), para dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat melakukan studi banding sekaligus mengikuti kuliah singkat di Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM). Studi banding yang diikuti oleh 20 orang dosen dari IPDN Kampus Sumatera Barat tersebut dilaksanakan pada 25 Agustus 2017. Selain melakukan studi banding, para peserta juga mengikuti kuliah singkat mengenai; Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD), Penulisan Jurnal Internasional, serta Student Centered Learning.
Paparan mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD), disampaikan oleh Pengelola Program Studi Maksi FEB UGM, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D. Dalam paparannya Irwan Taufiq Ritonga menyampaikan mengenai definisi E-Budgeting. E yang merupakan singkatan dari elektronik, menunjukkan proses otomatisasi dalam suatu proses aktivitas dengan meminimalkan proses key-in. Sehingga walaupun suatu proses aktivitas telah berbasis online, namun jika masih melibatkan proses key-in data secara signifikan, maka tidak dapat diklaim sebagai elektronik. Mengingat keterbatasan jaringan internet serta infrastruktur yang tersedia di lapangan, Irwan Taufiq Ritonga berpendapat bahwa sebaiknya E-Budgeting selain diimplementasikan secara online atau melalui internet, sebaiknya juga dapat diimplentasikan secara lokal atau intranet.
Paparan mengenai Penulisan Jurnal Internasional disampaikan oleh Eddy Junarsin, Ph.D, C.F.P. Beberapa permasalahan yang sering muncul pada penulisan jurnal internasional seperti; pengumpulan naskah pada beberapa jurnal sekaligus, naskah telah dibuat pada bahasa asal, plagiarisasi, topik keluar dari konteks keilmuan, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jurnal, review yang tidak sesuai, dan ketidak sesuaian respon penulis terhadap respon dari reviewer. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Eddy Jurnasin menyampaikan kepada para dosen IPDN Kampus Sumatera Barat untuk terlebih dahulu mengecek keaslian ide dari naskah yang akan ditulis. Selain itu Eddy Junarsin juga memberikan beberapa strategi untuk menulis jurnal internasional seperti; indentifikasi fenomena yang sedang marak di lingkungan sekitar, indentifikasi lingkup area, dan menggali ‘cerita’ di balik fenomena tersebut untuk kemudian menghubungkannya dengan literatur yang telah ada. Sebaiknya tujuan penulisan jurnal adalah untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang terjadi, sehingga penulis dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.
Sesi kuliah terakhir disampaikan oleh Prof. Dr. Suwardjono, M.Sc., yang memaparkan topik Student Centered Learning. Dalam paparannya Suwardjono menyampaikan, dalam Student Centered Learning, ranah atau domain tujuan pembelajaran harus cukup kaya dan luas untuk menanamkan kearifan bagi para mahasiswa. Selain itu, pembelajaran seharusnya memberikan pengalaman kepada para siswa untuk membangun sendiri kearifan dan kedisiplinan pada diri mahasiswa.
Dalam kuliah umum dengan judul Revolusi Paradigma Pembelajaran di Perguruan Tinggi: Dari Penguliahan ke Pembelajaran, Prof. Dr. Suwardjono, M.Sc menyampaikan kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan di setiap universitas saat ini dapat meminimalisir kesenjangan antara harapan mahasiswa dengan penyelenggara pendidikan dan dosen dalam proses belajar-mengajar.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tolak ukur akuntabilitas laporan keuangan suatu instansi pemeritah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi salah satu indikator keberhasilan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana di instansinya. Untuk mendapatkan opini WTP, para pegawai keuangan di suatu instansi pemerintah harus bekerja keras dan paham betul mengenai penggunaan dana dan pertanggungjawabannya. Walapun penggunaan dana telah dilaksanaan dengan baik tanpa penyimpangan, sebuah laporan keuangan pemerintah tidak akan sesuai dengan standar jika para penyusun laporan keuangan tidak memahami penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.