Kehidupan dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mengenai informasi keuangan, oleh karenanya kebutuhan akan ilmu akuntansi tidak dapat dikesampingkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Sony Warono, MAFIS dalam kuliah umum yang disampaikan kepada mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) dalam rangka kegiatan studi banding ke Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan yang diikuti oleh 26 orang mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi dari STEI tersebut dilaksanakan pada Kamis, 1 Februari 2018 bertempat di kampus FEB UGM.
Arsip:
Berita
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada kembali meluluskan wisudawan pada tahun ajaran 2017/2018. Pada periode kali ini, Magister Akuntansi FEB UGM meluluskan 34 orang wisudawan yang terdiri dari 20 orang wisudawati dan 14 orang wisudawan.
Profesi akuntan merupakan salah satu profesi bergengsi dan menjadi profesi idaman. Iming-iming gaji tinggi dan jabatan strategis merupakan salah satu daya tarik profesi tersebut. Namun di balik daya tarik profesi akuntan, terbentang berbagai kesulitan dan resiko pekerjaan yang cukup besar. Seorang akuntan mutlak memiliki ketelitian dan kecermatan dalam berhitung dan mengolah data keuangan. Sehingga sebuah kelalaian kecil dapat berpengaruh besar terhadap hasil kerjanya. Namun, perkembangan teknologi yang kian pesat membuat kerja keras seorang akuntan seolah tergeser oleh perangkat lunak (software) akuntansi. Bagaimana tidak, perhitungan keuangan yang biasanya diselesaikan dalam hitungan hari oleh akuntan, dapat diselesaikan oleh software dalam hitungan menit bahkan detik. Berbagai software tersebut seolah menjadi ancaman besar bagi profesi akuntan.
Adaptasi akan melahirkan evolusi, pernyataan tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D., Ak pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelola Prodi S2 Akuntansi dan Rencana Kerja Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Minggu-Selasa, 19-21 November 2017 bertempat di Kampus FEB UGM. Menurut Eko Suwardi, dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi, setiap profesi akan dapat tetap berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, tidak mustahil sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh mesin. Diperlukan inovasi dan akselerasi pada setiap bidang keilmuan agar para penyelenggara pendidikan dapat melahirkan para lulusan professional yang up-to-date.
Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dan sebagai upaya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan efektif, para pengelola Program Studi Magister Akuntansi dari seluruh Indonesia membentuk Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APPSAI). Pembentukan APSSAI dituangkan dalam akta notaris Idham Hamja, S.H, M.Kn. pada 10 Oktober 2017 bertempat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. APSSAI dibidani oleh Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, CA dari Universitas Gadjah Mada selaku ketua; Dr. Haryono, M.Si, Ak, CA. dari Universitas Tanjungpura Pontianak selaku wakil ketua; Dr. Hamidah, M.Si, Ak, CA dari Universitas Airlangga selaku sekretaris dan Dr. Lintje Kalangi, SE, ME, Ak, CA dari Universitas Sam Ratulangi Manado selaku bendahara. Saat ini APSSAI beranggotakan 47 Program Studi S2 Akuntansi yang berasal dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Syarat untuk menjadi anggota APSSAI, adalah Program Studi S2 Akuntansi calon anggota harus sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT)
Salah satu agenda utama APSSAI adalah menyusun kurikulum minimal bagi Program Studi S2 Akuntansi sebagai usulan acuan akreditasi. Dengan adanya acuan kurikulum minimal bagi penyelenggara Program Studi S2 Akuntansi diharapkan nantinya seluruh Program Studi S2 Akuntansi di Indonesia memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Dengan adanya standar tersebut diharapkan Program Studi S2 Akuntansi yang belum terakreditasi akan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang ada dan dapat mengajukan akreditasi tanpa proses panjang dan berbelit.
Minimnya sumber daya alam sebagai potensi pendapatan asli daerah membuat pemerintah kota Banjarmasin harus pintar-pintar menyusun rencana pengelolaan daerahnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Drs. H. Hamdi selaku Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2018. Berangkat dari niat untuk meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD serta lebih memahami perbedaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan diklat reviu RPJMD dan penyusunan Renstra SKPD yang dilaksanakan pada 9-10 November 2017 bertempat di kampus FEB UGM Yogyakarta.
Beberapa bulan sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), seorang kepala daerah menandatangani pakta integritas pencegahan korupsi di kantor KPK. Namun sangat disayangkan beberapa bulan setelahnya, sang kepala daerah terjaring OTT oleh KPK atas tuduhan suap promosi dan mutasi jabatan. Bagaikan duduk berkisar tegak berpaling, sang kepala daerah yang telah berjanji untuk tidak melalukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) justru melanggar janjinya sendiri dengan melakukan tindak pidana tersebut. Kurangnya integritas yang tertanam dalam jiwa sang kepala daerah membuatnya dengan mudah melanggar janjinya sendiri.
Apakah yang dimaksud dengan integritas? Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE, Wakil Ketua KPK pada kuliah umum Integritas Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi yang disampaikan kepada mahasiswa pasca sarjana pada Selasa, 7 November 2017 di Kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
Beberapa faktor yang mendorong individu untuk melanggar integritas dan berujung pada tindakan korupsi antara lain; kebutuhan, lingkungan tidak mendukung, dorongan untuk berkuasa/menjadi pemimpin, terpaksa atau dipaksa oleh keadaan, serta perilaku dan kebiasaan. Integritas merupakan kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika seluruh rakyat Indonesia memiliki integritas yang tinggi, maka niscaya tidak akan ada korupsi di Indonesia, baik korupsi benda maupun tindakan. Dalam kuliah umumnya, Alexander Marwata memberikan contoh segelintir orang yang memiliki integritas tinggi, seperti seorang petugas cleaning service yang mengembalikan uang ratusan juta yang ditemukannya di tempat sampah dan seorang polisi jujur yang mencari uang tambahan dengan menjadi pemulung. Contoh terpuji datang dari golongan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, namun contoh tidak baik justru datang dari mereka yang telah memiliki pekerjaan yang mapan.
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) contohnya. Sebagian orang yang telah diangkat menjadi PNS justru menurunkan kualitas kerjanya karena merasa telah berada pada posisi “aman” dan tidak dapat diberhentikan. Alexander Marwata menyarankan kepada pemerintah agar para PNS sebaiknya tidak diberikan “posisi aman” atau tidak dapat diberhentikan. Justru dengan statusnya sebagai pegawai negeri, para PNS tersebut harus dinilai secara kontinyu dengan indikator kinerja yang jelas. Sehingga para PNS dituntut untuk selalu bekerja sesuai dengan target dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerjanya.
Profesi akuntan pun tidak dapat luput dari tindakan korupsi. Beberapa tindakan korupsi yang dilakukan oleh akuntan seperti; meninggikan pendapatan untuk mendongkrak harga saham; menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak; manipulasi/memalsukan dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya; menghilangkan temuan audit; dan jual beli opini laporan keuangan. Selain korupsi kasus suap dalam dunia bisnis pun banyak terjadi, integritas kembali dibutuhkan untuk menghindari tindak pidana tersebut. Tindakan pencegahan harus diberlakukan secara proporsional dengan risiko yang dihadapi sesuai dengan ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan dengan jangkauan operasional yang luas, semakin penting tindakan pencegahan suap diberlakukan. Komitmen manajemen untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa suap menjadi kunci utama, misalnya diwujudkan dalam bentuk kode etik perusahaan.
Selain komitmen manajemen, pencegahan tindak pidana KKN juga memerlukan komitmen dari para pekerja. Akuntan sebagai penjaga keeper pengelolaan keuangan dapat berperan dalam pemberantasan KKN yaitu dengan; menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya; membangun sistem pengendalian intern yang memadai yang mampu mendeteksi kecurangan sejak dini; melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkap terjadinya kecurangan; dan bertindak sebagai auditor forensik yang mengumpulkan dan menyediakan alat bukti untuk persidangan.
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) kondisi dan transparansi keuangan di Indonesia masih belum mencapai kondisi yang optimal. Hasil penelitian ini dirasa perlu untuk digaungkan kepada para pengambil kebijakan dan aparatur pemerintah daerah untuk mengubah mindset para aparatur bahwasanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidaklah cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan yang baik. Opini tersebut sekedar menginformasikan bahwasanya pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah sudah baik dan benar. Namun masih diperlukan upaya yang optimal untuk dapat menciptakan kondisi keuangan yang sehat, tidak hanya mencapai batas standar WTP tetapi harus memerhatikan substansi keuangan yang akuntabel dan good governance.
Sebagai salah satu wujud nyata memerangi tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bentuk implementasi Inpres tersebut adalah gerakan transaksi non tunai di seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah baik pada realisasi anggaran pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Selain sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pelaksaan transaksi non tunai juga memiliki tujuan sebagai berikut; mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; mencegah peredaran uang palsu; menghemat pengeluaran negara; menekan laju inflasi; mencegah transaksi illegal; meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money); serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.
Dewasa ini, nilai sebuah entitas bisnis tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi namun juga dari aspek sosial. Entitas bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan (profit oriented) namun juga harus memberikan perhatian pada keberlangsungan usaha (going concern). Tantangan besar bagi entitas bisnis saat ini adalah bagaimana mengkombinasikan nilai ekonomi dan nilai sosial yang telah dicapai untuk mempertahankan going concern. Keberlangsungan usaha menjadi salah satu alasan PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (PT GMF AeroAsia) dalam menyajikan laporan terintegrasi. Integrated Reporting atau laporan terintegrasi dipercaya oleh PT GMF AeroAsia dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dapat menghitung nilai perusahaan berdasarkan kinerja keuangan dan non-keuangan.
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali meluluskan wisudawan pada tahun ajaran 2017/2018. Pada periode kali ini, Maksi FEB UGM meluluskan 109 orang wisudawan yang terdiri dari 66 orang wisudawati dan 43 orang wisudawan. Gelar wisudawan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih oleh empat orang wisudawan dengan IPK 3,93 sedangkan IPK terendah adalah 3,1. Wisudawan termuda pada wisuda kali ini adalah Ketut Sonya Adnyani yang mendapatkan gelar M.Acc pada usia 23 tahun 7 bulan. Selain sebagai wisudawan termuda, Ketut Sonya Adnyani juga merupakan salah satu wisudawan dengan IPK tertinggi. Gelar wisudawan dengan masa studi tercepat berhasil diraih oleh Farida dan Haris Yantono yang berhasil menyelesaikan studi selama 1 tahun 6 bulan.
Upaya bela negara tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata, seorang akuntan pun dapat melakukan upaya bela negara dengan kompetensi yang dimilikinya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A pada kuliah umum “Profesionalisme Akuntan Berkarakter Bela Negara dalam Upada Menjaga Aset Negara” yang disampaikan kepada para mahasiswa dan para tamu undangan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Selasa, 17 Oktober 2017. Dalam kuliahnya, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A menambahkan, peran nyata akuntan dalam bela negara adalah dengan “mengamankan” keuangan dan aset negara.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. Bentuk belanja negara paling banyak ada pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan penguatan reformasi kelembagaan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia dan memiliki luas area yang sangat besar maka pemerintah membentuk pemerintah daerah guna memberikan layanan publik yang tidak mungkin diberikan secara sentralistik. Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah disebut desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wujud desentraliasisai pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam aspek keuangan adalah pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan di daerah tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Berdasarkan undang-undang ditetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada di tangan presiden dan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Dengan desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah atau kuasa pengguna anggaran dilimpahkan kepada kepala daerah. Mengingat APBN/D/Des disusun untuk menjaga daya tahan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pengelolaannya harus dilaksanakan dengan seksama. Peran akuntan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi krusial, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian.
Terjadinya penyelewengan terhadap keuangan negara dikarenakan adanya kesempatan dan kurangnya integritas pada pengelola keuangan negara. Peran dunia pendidikan pada pengelolaan keuangan negara tidak lagi hanya sebatas mendidik akuntan yang professional, namun juga berintegritas. Dengan dikelola akuntan yang berintegritas, pengelolaan keuangan negara dapat mencapai tujuan negara, transparan dan akuntabel.