Tahun 1999 merupakan awal dari era baru otonomi daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu Pemerintah Pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk merancang kebijakannya sendiri guna mencapai tujuan negara, termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, masing-masing pemerintah daerah memiliki program dan kegiatan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang berbeda dari setiap daerah tersebut menyebabkan perbedaan alokasi anggaran. Situasi ini menimbulkan kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah bervariasi. Di sisi lain, dalam mengelola keuangannya pemerintah daerah juga dituntut untuk taat pada peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. read more

Indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi ternyata tidak menjadi jaminan seseorang dapat diterima sebagai salah satu manajer keuangan di perusahaan yang dipimpin oleh Dahlan Iskan. Hal tersebut disampaikan oleh Dahlan Iskan saat menyampaikan kuliah umum “Membangun Semangat Pengusaha Muda yang Kreatif dan Inovatif dalam Menghadapi Tantangan Global” yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 15 Februari 2018 di Ruang Kertanegara, FEB UGM. read more

Kesempatan dan pengalaman kuliah di Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) merupakan pengalaman berharga dan yang luar biasa bagi saya. Kegiatan perkuliahan membuat saya mengenal dan akrab dengan civitas adademika kampus mulai dari rekan sesama mahasiswa, dosen dan staff administrasi. Selama menempuh perkuliahan saya juga merasakan kehangatan dan suasana kekeluargaan sehingga saya tidak ingin selalu pulang ke daerah asal saya di Medan. Saya mengikuti perkuliahan dengan lancar walaupun tugas sangat banyak dengan deadline ketat. Namun berkat pendalaman ilmu pada kelas matrikulasi kegiatan perkuliahan dan tugas saya laksanakan tanpa keluhan.
  read more

 
Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK seolah mengisyaratkan lemahnya pengawasan intern pada pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Sehingga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 
Pada tingkat kabupaten atau kota, fungsi pengawasan intern dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten atau kota. Mengingat tugas Inspektorat Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota, maka salah satu tugas inspektorat Kabupaten atau kota adalah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para sumber daya manusia di lingkungan inspektorat kabupaten sleman provinsi Yogyakarta dalam menelaah laporan keuangan diselenggarakanlah Workshop Telaah Analitik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LRA dan LO). Kegiatan yang merupakan kerjasama Inspektorat Kabupaten Sleman dengan Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dilaksanakan pada Rabu, 7 Februari 2018, bertempat di Kampus Magister Akuntansi FEB UGM Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 24 orang peserta yang merupakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Pada workshop satu hari tersebut peserta diberikan pelatihan mengenai telaah analitik kas, piutang dan persediaan. Mengingat para peserta pelatihan merupakan pelaksana teknis di bidangnya, maka kegiatan pelatihan banyak diisi dengan studi kasus yang dapat meningkatkan kejelian dan kecermatan para peserta dalam melaksanakan tugas sehari-hari. read more

Kehidupan dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mengenai informasi keuangan, oleh karenanya kebutuhan akan ilmu akuntansi tidak dapat dikesampingkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Sony Warono, MAFIS dalam kuliah umum yang disampaikan kepada mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) dalam rangka kegiatan studi banding ke Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan yang diikuti oleh 26 orang mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi dari STEI tersebut dilaksanakan pada Kamis, 1 Februari 2018 bertempat di kampus FEB UGM. read more

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada kembali meluluskan wisudawan pada tahun ajaran 2017/2018. Pada periode kali ini, Magister Akuntansi FEB UGM meluluskan 34 orang wisudawan yang terdiri dari 20 orang wisudawati dan 14 orang wisudawan. read more

Profesi akuntan merupakan salah satu profesi bergengsi dan menjadi profesi idaman. Iming-iming gaji tinggi dan jabatan strategis merupakan salah satu daya tarik profesi tersebut. Namun di balik daya tarik profesi akuntan, terbentang berbagai kesulitan dan resiko pekerjaan yang cukup besar. Seorang akuntan mutlak memiliki ketelitian dan kecermatan dalam berhitung dan mengolah data keuangan. Sehingga sebuah kelalaian kecil dapat berpengaruh besar terhadap hasil kerjanya. Namun, perkembangan teknologi yang kian pesat membuat kerja keras seorang akuntan seolah tergeser oleh perangkat lunak (software) akuntansi. Bagaimana tidak, perhitungan keuangan yang biasanya diselesaikan dalam hitungan hari oleh akuntan, dapat diselesaikan oleh software dalam hitungan menit bahkan detik. Berbagai software tersebut seolah menjadi ancaman besar bagi profesi akuntan.
 
Adaptasi akan melahirkan evolusi, pernyataan tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D., Ak pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelola Prodi S2 Akuntansi dan Rencana Kerja Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Minggu-Selasa, 19-21 November 2017 bertempat di Kampus FEB UGM. Menurut Eko Suwardi, dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi, setiap profesi akan dapat tetap berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, tidak mustahil sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh mesin. Diperlukan inovasi dan akselerasi pada setiap bidang keilmuan agar para penyelenggara pendidikan dapat melahirkan para lulusan professional yang up-to-date.
 
Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dan sebagai upaya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan efektif, para pengelola Program Studi Magister Akuntansi dari seluruh Indonesia membentuk Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APPSAI). Pembentukan APSSAI dituangkan dalam akta notaris Idham Hamja, S.H, M.Kn. pada 10 Oktober 2017 bertempat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. APSSAI dibidani oleh Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, CA dari Universitas Gadjah Mada selaku ketua; Dr. Haryono, M.Si, Ak, CA. dari Universitas Tanjungpura Pontianak selaku wakil ketua; Dr. Hamidah, M.Si, Ak, CA dari Universitas Airlangga selaku sekretaris dan Dr. Lintje Kalangi, SE, ME, Ak, CA dari Universitas Sam Ratulangi Manado selaku bendahara. Saat ini APSSAI beranggotakan 47 Program Studi S2 Akuntansi yang berasal dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Syarat untuk menjadi anggota APSSAI, adalah Program Studi S2 Akuntansi calon anggota harus sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT)
Salah satu agenda utama APSSAI adalah menyusun kurikulum minimal bagi Program Studi S2 Akuntansi sebagai usulan acuan akreditasi. Dengan adanya acuan kurikulum minimal bagi penyelenggara Program Studi S2 Akuntansi diharapkan nantinya seluruh Program Studi S2 Akuntansi di Indonesia memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Dengan adanya standar tersebut diharapkan Program Studi S2 Akuntansi yang belum terakreditasi akan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang ada dan dapat mengajukan akreditasi tanpa proses panjang dan berbelit. read more

Minimnya sumber daya alam sebagai potensi pendapatan asli daerah membuat pemerintah kota Banjarmasin harus pintar-pintar menyusun rencana pengelolaan daerahnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Drs. H. Hamdi selaku Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2018. Berangkat dari niat untuk meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD serta lebih memahami perbedaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan diklat reviu RPJMD dan penyusunan Renstra SKPD yang dilaksanakan pada 9-10 November 2017 bertempat di kampus FEB UGM Yogyakarta. read more

Beberapa bulan sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), seorang kepala daerah menandatangani pakta integritas pencegahan korupsi di kantor KPK. Namun sangat disayangkan beberapa bulan setelahnya, sang kepala daerah terjaring OTT oleh KPK atas tuduhan suap promosi dan mutasi jabatan. Bagaikan duduk berkisar tegak berpaling, sang kepala daerah yang telah berjanji untuk tidak melalukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) justru melanggar janjinya sendiri dengan melakukan tindak pidana tersebut. Kurangnya integritas yang tertanam dalam jiwa sang kepala daerah membuatnya dengan mudah melanggar janjinya sendiri.
 
Apakah yang dimaksud dengan integritas? Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE, Wakil Ketua KPK pada kuliah umum Integritas Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi yang disampaikan kepada mahasiswa pasca sarjana pada Selasa, 7 November 2017 di Kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
 
Beberapa faktor yang mendorong individu untuk melanggar integritas dan berujung pada tindakan korupsi antara lain; kebutuhan, lingkungan tidak mendukung, dorongan untuk berkuasa/menjadi pemimpin, terpaksa atau dipaksa oleh keadaan, serta perilaku dan kebiasaan. Integritas merupakan kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika seluruh rakyat Indonesia memiliki integritas yang tinggi, maka niscaya tidak akan ada korupsi di Indonesia, baik korupsi benda maupun tindakan. Dalam kuliah umumnya, Alexander Marwata memberikan contoh segelintir orang yang memiliki integritas tinggi, seperti seorang petugas cleaning service yang mengembalikan uang ratusan juta yang ditemukannya di tempat sampah dan seorang polisi jujur yang mencari uang tambahan dengan menjadi pemulung. Contoh terpuji datang dari golongan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, namun contoh tidak baik justru datang dari mereka yang telah memiliki pekerjaan yang mapan.
 
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) contohnya. Sebagian orang yang telah diangkat menjadi PNS justru menurunkan kualitas kerjanya karena merasa telah berada pada posisi “aman” dan tidak dapat diberhentikan. Alexander Marwata menyarankan kepada pemerintah agar para PNS sebaiknya tidak diberikan “posisi aman” atau tidak dapat diberhentikan. Justru dengan statusnya sebagai pegawai negeri, para PNS tersebut harus dinilai secara kontinyu dengan indikator kinerja yang jelas. Sehingga para PNS dituntut untuk selalu bekerja sesuai dengan target dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerjanya.
 
Profesi akuntan pun tidak dapat luput dari tindakan korupsi. Beberapa tindakan korupsi yang dilakukan oleh akuntan seperti; meninggikan pendapatan untuk mendongkrak harga saham; menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak; manipulasi/memalsukan dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya; menghilangkan temuan audit; dan jual beli opini laporan keuangan. Selain korupsi kasus suap dalam dunia bisnis pun banyak terjadi, integritas kembali dibutuhkan untuk menghindari tindak pidana tersebut. Tindakan pencegahan harus diberlakukan secara proporsional dengan risiko yang dihadapi sesuai dengan ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan dengan jangkauan operasional yang luas, semakin penting tindakan pencegahan suap diberlakukan. Komitmen manajemen untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa suap menjadi kunci utama, misalnya diwujudkan dalam bentuk kode etik perusahaan.
 
Selain komitmen manajemen, pencegahan tindak pidana KKN juga memerlukan komitmen dari para pekerja. Akuntan sebagai penjaga keeper pengelolaan keuangan dapat berperan dalam pemberantasan KKN yaitu dengan; menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya; membangun sistem pengendalian intern yang memadai yang mampu mendeteksi kecurangan sejak dini; melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkap terjadinya kecurangan; dan bertindak sebagai auditor forensik yang mengumpulkan dan menyediakan alat bukti untuk persidangan. read more

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) kondisi dan transparansi keuangan di Indonesia masih belum mencapai kondisi yang optimal. Hasil penelitian ini dirasa perlu untuk digaungkan kepada para pengambil kebijakan dan aparatur pemerintah daerah untuk mengubah mindset para aparatur bahwasanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidaklah cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan yang baik. Opini tersebut sekedar menginformasikan bahwasanya pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah sudah baik dan benar. Namun masih diperlukan upaya yang optimal untuk dapat menciptakan kondisi keuangan yang sehat, tidak hanya mencapai batas standar WTP tetapi harus memerhatikan substansi keuangan yang akuntabel dan good governance. read more