Dewasa ini, nilai sebuah entitas bisnis tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi namun juga dari aspek sosial. Entitas bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan (profit oriented) namun juga harus memberikan perhatian pada keberlangsungan usaha (going concern). Tantangan besar bagi entitas bisnis saat ini adalah bagaimana mengkombinasikan nilai ekonomi dan nilai sosial yang telah dicapai untuk mempertahankan going concern. Keberlangsungan usaha menjadi salah satu alasan PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (PT GMF AeroAsia) dalam menyajikan laporan terintegrasi. Integrated Reporting atau laporan terintegrasi dipercaya oleh PT GMF AeroAsia dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dapat menghitung nilai perusahaan berdasarkan kinerja keuangan dan non-keuangan. read more

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali meluluskan wisudawan pada tahun ajaran 2017/2018. Pada periode kali ini, Maksi FEB UGM meluluskan 109 orang wisudawan yang terdiri dari 66 orang wisudawati dan 43 orang wisudawan. Gelar wisudawan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih oleh empat orang wisudawan dengan IPK 3,93 sedangkan IPK terendah adalah 3,1. Wisudawan termuda pada wisuda kali ini adalah Ketut Sonya Adnyani yang mendapatkan gelar M.Acc pada usia 23 tahun 7 bulan. Selain sebagai wisudawan termuda, Ketut Sonya Adnyani juga merupakan salah satu wisudawan dengan IPK tertinggi. Gelar wisudawan dengan masa studi tercepat berhasil diraih oleh Farida dan Haris Yantono yang berhasil menyelesaikan studi selama 1 tahun 6 bulan. read more

Upaya bela negara tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata, seorang akuntan pun dapat melakukan upaya bela negara dengan kompetensi yang dimilikinya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A pada kuliah umum “Profesionalisme Akuntan Berkarakter Bela Negara dalam Upada Menjaga Aset Negara” yang disampaikan kepada para mahasiswa dan para tamu undangan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Selasa, 17 Oktober 2017. Dalam kuliahnya, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A menambahkan, peran nyata akuntan dalam bela negara adalah dengan “mengamankan” keuangan dan aset negara.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. Bentuk belanja negara paling banyak ada pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan penguatan reformasi kelembagaan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia dan memiliki luas area yang sangat besar maka pemerintah membentuk pemerintah daerah guna memberikan layanan publik yang tidak mungkin diberikan secara sentralistik. Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah disebut desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wujud desentraliasisai pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam aspek keuangan adalah pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan di daerah tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Berdasarkan undang-undang ditetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada di tangan presiden dan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Dengan desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah atau kuasa pengguna anggaran dilimpahkan kepada kepala daerah. Mengingat APBN/D/Des disusun untuk menjaga daya tahan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pengelolaannya harus dilaksanakan dengan seksama. Peran akuntan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi krusial, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian.
Terjadinya penyelewengan terhadap keuangan negara dikarenakan adanya kesempatan dan kurangnya integritas pada pengelola keuangan negara. Peran dunia pendidikan pada pengelolaan keuangan negara tidak lagi hanya sebatas mendidik akuntan yang professional, namun juga berintegritas. Dengan dikelola akuntan yang berintegritas, pengelolaan keuangan negara dapat mencapai tujuan negara, transparan dan akuntabel. read more

Masalah utama pengelolaan keuangan terdiri dari; penganggaran, pengendalian dan pengauditan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akuntansi hadir dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Peran akuntansi pada suatu organisasi atau entitas adalah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Sehingga tidak berlebihan jika disampaikan bahwa setiap organisasi memerlukan akuntansi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A dalam kuliah umum dengan tajuk Prospek Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik kepada para mahasiswa dan tamu undangan di Universitas Moestopo (Beragama) yang dilaksanakan di Kampus Universitas Moestopo (Beragama) Jl. Hang Lekir Jakarta Pusat pada Senin, 16 Oktober 2017.
Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang diterapkan pada organisasi publik seperti pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga maupun instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik tidak memiliki banyak perbedaan dengan akuntansi pada umumny. Namun akuntansi sektor publik melibatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mengingat stakeholder dalam organisasi publik adalah masyarakat umum.
Salah satu dari 9 agenda pokok pembangunan nasional atau Nawacita adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pembangunan yang dimaksud dalam Nawacita nomor 3 tersebut tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti infrastuktur dan fasilitas umum, namun juga pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan di segala bidang tentu melibatkan proses belanja baik barang maupun jasa, sehingga diperlukan akuntansi sektor publik agar pengelolaan dana belanja tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
Dalam kuliah umumnya, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A menyampaikan bahwa akuntansi sektor publik merupakan salah satu prospek yang menarik bagi para akuntan. Sebagai salah satu praktisi di bidang akuntansi sektor publik, beliau menambahkan bahwa seorang akuntan sektor publik selain dapat menerapkan ilmu yang dipelajarinya, ia juga dapat mengawal pengelolaan keuangan organisasi publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan akuntabel dan transparan. Integritas menjadi kunci utama bagi para akuntan di bidang sektor publik, dengan integritas seorang akuntan sektor publik akan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada bangsa dan negara. read more

Mahasiswa Reguler 35 dan Pemprov DIY harap segera mengisi pengusulan 3 dosen Pembimbing dan topik tesis, mulai tanggal 13 – 27 Oktober 2017.

Untuk pengisian bisa klik disini

Berikut adalah kalender admisi Maksi FEB UGM untuk semester genap tahun ajaran 2017/2018, periode perkuliahan 30 Januari 2018

*) Biaya Pendaftaran Rp 750.000,-

**) Sebelum melakukan pendaftaran, silakan mempersiapkan scan berkas/dokumen pendaftaran yang harus diunggah saat pendaftaraan online read more

http://web11.opencloud.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/84/2017/10/NILAI-REMIDI-12-Septmb-2017.pdf

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan pengetahuan para mahasiswa, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) FEB UGM mengundang Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A. untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Program Studi Maksi dan MEP FEB UGM. Kuliah umum dengan tajuk Kebijakan Fiskal untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur, disampaikan di Auditorium Djarum, FEB UGM. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M.Sc, Ph.D dan dimoderatori oleh Ketua Program Studi Maksi FEB UGM, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A. read more

Pada Hari Selasa, 12 September 2017 pada Koran Kedaulatan rakyat (KR) bagian “Kolom Opini” berisikan tentang “Keamanan Utang Pemerintah” yang ditulis oleh Prof.Dr.Abdul Halim,M.B.A,Ak,CA.Prof. Dr.Abdul Halim,M.B.A,Ak,CA adalah Guru Besar Manajemen dan Akuntansi Keuangan Publik Fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. read more

Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ke-62 dan Dies Natalis Magister Akuntansi, FEB UGM yang ke-15, Magister Akuntansi FEB UGM menyelengarakan seminar nasional dengan tema “Pengelolaan Keuangan Daerah: Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan” sekaligus meluncurkan Indeks Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 7 September 2017, bertempat di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada. read more