Seminar Nasional “Tantangan Dan Solusi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah”
Dalam rangka Dies Natalis-nya yang ke-14, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MAKSI UGM) bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Yogyakarta menyelenggarakan seminar berskala nasional bertajuk “Tantangan dan Solusi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah” pada tanggal 21 Juli 2016 di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Seminar dengan peserta dari pemerintah daerah se-Indonesia ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan akademisi dari MAKSI UGM.
Pelaksanaan seminar nasional ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidaksiapan sebagian besar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewajiban akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi yang mampu merekam semua transaksi keuangan dengan baik yang telah lebih dahulu digunakan secara luas di sektor bisnis. Ketidaksiapan ini dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 oleh BPK. Selain itu, seminar ini berusaha mengambil momentum yang tepat untuk mengevaluasi penyelenggaraan akuntansi pemerintah berbasis akrual secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2015 yang lalu.
Seminar ini diperkirakan dihadiri oleh sekitar 200-an peserta yang telah mendaftar dari berbagai pemerintah daerah, instansi pemerintah, dan universitas di Indonesia. Dukungan penyelenggaraan dari IAI Wilayah Yogyakarta juga memungkinkan seminar ini memberikan tambahan kredit pendidikan berkelanjutan bagi peserta yang bergelar Chartered Accountant.
Dengan mengumpulk
an peserta dari pemerintah daerah se-Indonesia dan pembicara dari pemerintah pusat serta akademisi, seminar ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para regulator dan kalangan akademisi sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah ke depan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.