The discourse regarding Islamic accounting is increasingly being heard along with the development of Islamic entities. Sharia accounting is needed for recording financial transactions carried out by Sharia entities, both Islamic financial entities and non-financial Sryariah entities such as zakat institutions and waqf institutions. This need has been accommodated with sharia accounting standards by the IAI Sharia Accounting Standards Board (DSAS-IAI) which includes the presentation of financial reports for sharia entities.
Era reformasi telah melahirkan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang. Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal tersebut meningkatkan kebutuhan akan Ilmu Akuntansi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu Akuntansi pada organisasi pemerintah kemudian memunculkan istilah Akuntansi Sektor Publik. Di Indonesia, organisasi yang berorientasi bukan laba didominasi oleh organisasi pemerintah, sehingga istilah Akuntansi Sektor Publik kemudian menjadi identik dengan istilah Akuntansi (Sektor) Pemerintahan
Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 1 Desember 2018 di Kampus FEB UGM ini dihadiri sedikitnya oleh 180 orang dosen bidang keilmuan Akuntansi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia. Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membahas perbedaan Akuntansi Publik dan Akuntansi Bisnis dari perspektif teori serta dari perspektif implikasi kebijakan. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga bertujuan untuk membahas struktur dan objektif kurikulum strata 1 dan strata 2.
Kegiatan FGD dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, A.k, CA yang memaparkan mengenai “Perbedaan Akuntansi Publik dengan Akuntansi Bisnis dari Perspektif Praktek” serta Irwan Taufiq Ritonga, M.Si., Ph.D, Ak., CA yang memaparkan materi “Perbedaan Akuntansi Publik dengan Akuntansi Bisnis dari Perspektif Teori” adapun diskusi pada sesi pertama dipandu oleh Dr. Fahruzaman, SE., M.Si, Ak. CA sebagai moderator. Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A. turut menyempatkan diri untuk hadir sebagai salah satu narasumber di sela-sela kesibukannya di Kementerian Keuangan. Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A menyampaikan paparan mengenai Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara.
